Ombudsman Minta Jokowi Selaraskan Program Kartu Sakti

KBR, Jakarta- Ombudsman menyarankan agar Presiden Joko Widodo menyelaraskan program Kartu Indonesia Sehat dengan program kartu yang dimiliki pemerintah daerah.

Hal ini menyusul temuan Ombudsman terkait 60 daerah yang memiliki program serupa dengan kartu sakti Jokowi tersebut. Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana mengatakan hal ini akan mengakibatkan anggaran ganda, dari pemerintah pusat dan daerah. Jika ini terjadi maka justru akan memboroskan anggaran.

"Sarannya adalah untuk menselaraskan, ini kan ada kurang selaras kebijakan pusat dan daerah. Jadi karena kebijakan pusat lebih tinggi dari pada daerah, kami mohonkan di daerah itu selaraskan. Supaya menghilangkan mungkin terjadi doble anggaran mungkin terjadi kebingungan di publik," kata Danang kepada KBR

Sebelumnya, Ketua Ombudsman Danang Girindra Wardhan menyebut kartu sakti yang diluncurkan Presiden Jokowi tumpang tindih dengan kebijakan sejumlah pemerintah daerah yang menerbitkan program serupa.

Menurut data Ombudsman, ada sekitar 60 daerah yang memiliki program serupa dengan kartu sakti Jokowi. Diantaranya di DKI Jakarta, Solo, dan Bali. Setiap daerah kata dia, menganggarkan dana Rp 70 miliar hingga Rp 80 miliar untuk program tersebut.