Menteri Susi Minta KPK Kawal Kebijakan Perikanan

KBR, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta KPK mengawal kebijakan yang akan dilaksanakan kementeriannya. Sebab ini penting.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, pelibatan KPK dalam kebijakan di sektor kelautan dan perikanan diperlukan untuk menghasilkan lembaga yang trasparan. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan ini membutuhkan KPK sebagai pengawas agar tidak ada lagi permainan atau kongkalikong pengusaha dan pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Kita minta dukungan KPK atas sudah terundangnya moratorium. Kita juga mau membangun kebijakan di KKP supaya transparan dan tata kelola laut yang kita inginkan berkelanjutan dan lestari itu bisa dijaga. Moratorium hanya sebagian dari awal, kita juga besok akan mengajukan pelarangan transshipment," kata Susi di Kantor KPK, Senin (10/11)

Susi menambahkan kebijakan-kebijakan yang akan berjalan rawan penyelewengan. Kata dia, kebijakan baru di sektor kelautan ini akan menguntungkan perekonomian Indonesia asalkan diawasi dengan baik.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan beberapa kebijakan seperti moratorium penangkapan ikan di daerah tertentu dan larangan bongkar muat komoditas perikanan di tengah laut. Ada juga kebijakan kuota penangkapan ikan dan kapal yang boleh menangkap ikan di daerah tertentu.

Editor: Pebriansyah Ariefana