LSM Perempuan Laporkan Perda Diskriminatif di Konferensi Asia Pasifik PBB

KBR, Jakarta - Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Regional Asia Pasifik di Bangkok, Thailand mulai malam ini, 13-20 November 2014.

Konferensi ini akan membahas laporan pembangunan, persamaan dan pemerataan perempuan di negara-negara Asia dan Pasifik anggota PBB dalam implementasi Deklarasi perempuan dunia, Beijing+20.

Delegasi Indonesia yang akan hadir yaitu perwakilan pemerintah, LSM dan Komnas Perempuan. LSM dan Komnas Perempuan akan menyajikan laporan yang berbeda dengan laporan pemerintah soal pembangunan perempuan dari berbagai indikator. Dalam konferensi ini negara-negara anggota PBB akan memberikan laporan 12 titik kritis  persoalan perempuan dan anak perempuan di dunia.

Sebanyak 12 titik kritis ini menyangkut persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, kekerasan terhadap perempuan, perempuan di wilayah konflik, ekonomi, politik, perempuan sebagai pengambil keputusan, mekanisme institusi untuk mengembangkan pemajuan perempuan, hak asasi perempuan, media dan pembangunan perempuan, lingungan dan persoalan anak-anak perempuan.

Negara-negara anggota PBB harus melaporkan perkembangan ini setiap 5 tahun sekali sejak deklarasi perempuan bernama deklarasi Beijing ini dideklarasikan pertamakali pada tahun 1995. Aktivis AMAN (The Asian Muslim Action Network), Ruby Kholifah menyatakan ada sejumlah kemajuan dan kemunduran yang terjadi pada perempuan Indonesia dalam 5 tahun ini. Hal ini dikatakannya dalam Konpers pra- Konferensi di Jakarta.

Kemajuan bagi perempuan Indonesia ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden tentang pengarusutamaan gender, terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kesehatan Reproduksi dan sejumlah kebijakan lain yang memberi perlindungan untuk perempuan seperti adanya reformasi kelembagaan perempuan. Kondisi lain yaitu gerakan perempuan dan partisipasi perempuan yang semakin menguat di Indonesia.

Namun sejumlah kemunduran juga terjadi, yaitu menguatnya gerakan fundamentalisme di Indonesia. Hal ini terbukti dengan lahirnya 365 Peraturan Daerah yang diskriminatif terhadap perempuan.

"Kemunduran ini ditunjukkan dengan gerakan fundamentalisme yang cukup massif bahkan masuk di wilayah struktural, dan ini merupakan catatan penting dalam pembahasan forum di Asia Pasifik nanti," jelas Ruby Kholifah.

Banyaknya Perda ini menurut Ruby merupakan tantangan yang harus diselesaikan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Deputy Gender Mainstreaming, Politik, Hukum dan Sosial Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Heru Prasetyo Kasidi menyatakan bahwa pemerintah saat ini sedang menginventarisis Perda-Perda bermasalah di Indonesia dengan parameter kesetaraan gender.

"Dari sini lah maka kita akan melihat mana Perda yang harus dicabut dan mana yang tidak, maka kita butuh masukan untuk ini," jelas Heru Prasetyo.

Perda diskriminatif ini menurut catatan Komnas Perempuan mengatur perempuan dalam berperilaku dan berpakaian. "Adanya Qanun Jinayat di Aceh menunjukkan adanya perlakuan melakukan kriminalisasi terhadap anak dan perempuan," kata Wakil ketua Komnas Perempuan, Desti Murdijana.

Pemerintah sendiri ketika awal pemerintahan Presiden SBY pernah membuat kesepakatan penyelesaian soal Perda diskriminatif ini, namun sampai sekarang jumlah itu makin bertambah setiap tahunnya. Kemunduran lain yang terjadi saat ini menurut catatan LSM perempuan yaitu angka kematian ibu dan bayi yang makin banyak yaitu 359 per-100 ribu kelahiran.

Yang lainnya yaitu: masih buruknya reformasi ketenagakerjaan seperti persoalan yang menimpa buruh perempuan dan buruh migran perempuan. Soal lain yaitu banyaknya persoalan kekerasan seksual seperti pelecehan, perkosaan dan masih diabaikannya hak anak perempuan yang hamil untuk bersekolah.

Editor: Pebriansyah Ariefana