KBR, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri meminta masukan KPK soal kelanjutan proyek KTP Elektronik.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Kementerian Dalam Negeri mendapatkan masukan penting soal tindak lanjut penyidikan kasus korupsi KTP Elektronik. Kata Tjahjo, ada beberapa hal-hal yang bisa dilanjutkan dalam proyek tersebut dan tidak berdampak pada upaya penuntasan korupsi di tubuh Kementerian Dalam Negeri.
"Kita juga konsultasi mengenai masalah E-KTP jangan sampai kami ingin cepat melanjutkan sisa 4.8 juta KTP, tetapi ada beberapa hak hal yang sedang disidik oleh KPK," jelas Tjahjo Kumolo di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/11)
Sebelumnya, Tjahjo Kumolo menghentikan sementara proyek pengadaan KTP Elektronik. Menurut Tjahjo ada sekitar 4.8 juta KTP Elektronik yang menjadi utang Kementerian Dalam Negeri.
Dalam kasus korupsi KTP Elektronik ini KPK sudah menetapkan Sugiharto, pejabat di Kemendagri sebagai tersangka. Sugiharto merupakan pejabat pembuat komitmen dalam proyek yang diduga merugikan keuangan negara Rp 1,1 triliun itu.
Editor: Antonius Eko
