Kriteria Kepala BIN yang Diinginkan DPR

KBR, Jakarta - Komisi Pertahanan DPR memberikan kreteria calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Wakil Ketua Komisi Intelijen DPR Tantowi Yahya berharap Kepala Badan Intelijen mampu menjalin komunikasi yang baik dengan DPR.

Ini karena DPR lah yang membuat produk legislasi sebagai payung hukum bagi operasional intelijen. Selain itu kata dia, setelah ada UU intelijen, maka aktifitas intelijen harus bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam UU tersebut, ada pasal yang mengamanatkankan DPR untuk membuat tim pengawas yang terdiri dari 10 orang perwakilan dari 10 fraksi di DPR jika ada masalah besar terkait aktifitas intelijen.

Sebelumnya, ada 4 nama santer disebut sebagai calon Kepala BIN untuk menggantikan Marciano Norman. Yakni  bekas Wakil Panglima TNI Fachrul Razi, bekas Kepala BIN As'ad Said Ali, bekas Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Ketua Umum PKPI Sutiyoso.

“Kami lihat 4 nama yang beredar sekarang ini nama besar semua, punya rekam jejak masing-masing. Kriterianya professional, artinya yang bersangkutan pernah bersentuhan dengan kegiatan intelijen baik langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung, paling tidak pernah mengawasi atau pernah di DPR dan membidangi masalah intelijen," Tantowi di Gedung DPR Jakarta, Rabu (5/11).

Tantowi menambahkan, Kepala BIN juga harus punya visi misi yang sama terkait cyber intelijen yang melibatkan peranan teknologi. Selain itu Kepala BIN tak boleh memiliki catatan buruk dari KPK dan Komnas HAM.

Editor: Pebriansyah Ariefana