Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji akan mengusut menteri-menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo yang diduga terlibat korupsi. Namun, Juru Bicara KPK Johan Budi menegaskan, bukan berarti kalau nama-nama yang masuk kategori merah langsung menjadi tersangka.
Kata Johan, warna merah diberikan karena catatan kasus korupsinya lebih banyak dibanding kuning.
“Tugas kami dalam memberi masukkan kepada Jokowi sudah selesai. Tapi nanti dalam perjalanannya ada dugaan korupsi pasti akan diusut. Saat itu ada 80 nama yang dikirim Jokowi ke KPK, memang ada yang diberi catatan dalam bentuk warna tadi,” kata Johan Budi.
Sementara Chalid Muhammad dari Gerakan Dekrit Rakyat mendesak KPK segera menyampaikan nama-nama dan memanggil menteri yang mendapat warna merah. Ini penting agar dukungan masyarakat kepada Jokowi tak berkurang.
“Kalau berlama-lama publik menduga Jokowi tak independen dalam menentukan menterinya. Ini bisa mengurangi dukungan publik kepada presiden, itulah sebabnya KPK harus segera memanggil para menteri,” kata Chalid.
Sebelumnya, Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pertemuan dengan pimpinan KPK itu di antaranya membahas nama-nama menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disebut-sebut masuk dalam daftar merah dan kuning. Mereka berharap menteri dengan tanda merah dan kuning tetap ditindaklanjuti oleh KPK.
Nama-nama menteri yang diduga bertanda merah dan kuning diantaranya Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Perekonomian Sofyan Djalil.
