Koalisi Prabowo Klaim Solid Meski Beda Pendapat

KBR, Jakarta- Partai Golkar optimistis beda pendapat di tubuh Fraksi Koalisi Prabowo dalam menyikapi usulan revisi hak-hak anggota DPR tak berpengaruh pada soliditas Koalisi tersebut. Namun, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengakui ada perdebatan sangat alot di internal Koalisi Prabowo. Menurut Idrus, sebagian fraksi menilai jika pasal yang mengatur hak anggota DPR direvisi berpeluang mendegradasi hak-hak dewan. Sementara sebagian fraksi lain menilai,  revisi bukan persoalan karena pelaksanaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sudah diatur dalam pasal lain. (Baca: Pekan Depan, Koalisi Jokowi Hadiri Paripurna Bersama)

“Negara yang besar dan majemuk ini tak mungkin bisa dikelola oleh satu kelompok. Dengan dasar pemikiran ini maka kami punya keyakinan bila ada perbedaan besar bisa kita kecilkan, dan perbedaan kecil bisa kita hilangkan, “kata Sekjen Partai Golkar Idrus Marham di Gedung DPR (14/11)

Idrus Marham menambahkan, meski ada perbedaan pendapat kedua Koalisi yakin kesepakatan perdamaian tak akan batal. Setelah disepakati revisi UU MD3 untuk menambah jumlah pimpinan alat kelengkapan dewan, Koalisi Jokowi mengusulkan penambahan pasal yang harus juga direvisi. Yaitu pasal 73, 74 dan 98 yang terkait dengan hak-hak anggota DPR. Pasal itu dianggap bisa membahayakan sistem presidensial. Karena hak menyatakan pendapat misalnya, bisa diajukan dalam rapat komisi. Padahal sebelumnya hak menyatakan pendapat hanya bisa diajukan melalui rapat paripurna

Editor: Nanda Hidayat