KBR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencurigai BBM bersubsidi untuk nelayan selama ini telah dijual ke kapal-kapal asing.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mencontohkan, kapal penangkap ikan asal Tiongkok jarang berlabuh ke daratan Indonesia. Sehingga patut dipertanyakan darimana mereka mendapat bahan bakar ketika beroperasi di Laut Indonesia. Anggaran BBM bersubsidi untuk nelayan pada Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri mencapai Rp 11 triliun setiap tahunnya.
"Di kita untuk BBM Rp 11 trilliun lebih, kemudian anggaran Rp 7 trilliun. Ya biasa dagang, saya hitung itu semua equity, pemasukannya Rp 300 milliar setahun. Saya pikir tidak salah kalau Pemerintah mau tutup KKP,” ujar Susi di Jakarta, Kamis (11/11).
“Saya tanya, punya equity Rp 18 trilliun. Mau ke mana ini? Ilegal fishing merajalela, nelayan kecil ngantri BBM, terus kapal sampai 60 hari tak dapat BBM. So what?"
Susi Pudjiastuti menambahkan, penyaluran BBM bersubsidi ke kapal asing telah mengurangi pendapat Indonesia dari sektor perikanan.
Nelayan Indonesia gagal panen, sedangkan kapal asing menjual udang Tiger Black dengan harga yang lebih tinggi dibanding harga ekspor Indonesia. Oleh karena itu, ia berencana memberlakukan moratorium izin kapal selama enam bulan. Namun ia tidak menyebutkan kapal moratorium tersebut berlaku.
Editor: Antonius Eko
