Kesan Pemerintah Jokowi Memihak Kubu Anti-Ical Makin Terlihat

KBR, Jakarta - Pengamat Politik Burhanuddin Muhtadi mengkritik keras pelarangan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Bali oleh Menkopolhukam.

Menurut Direktur Indikator Politik Indonesia ini pernyataan Menkopolhukam Tedjo Edhi semakin menunjukkan bahwa pemerintah Jokowi memihak kelompok Golkar yang anti Aburiza Bakrie (Ical). Sebagai Menko, kata Burhan seharusnya Tedjo menyampaikan antisipasi dengan bahasa yang lebih lunak, bukan larangan menggelar Munas.

"Saya kritik keras Pak Tedjo sebagai Menkopolhukam menurut saya komentarnya off-side. Jadi tidak boleh Menkopolhukam memberikan pernyataan terbuka yang mengesankan keberpihakan apalagi dengan melarang penyelenggaraan munas meski dengan alasan dan motif yang baik. Akan sangat lebih positif dan bijak kalau dia menyampaikan dengan bahasa yang jauh lebih lunak. Bukan dengan pernyataan yang terkesan membela salah satu pihak. Tetap saja kesan pemerintah bahwa memihak kubu anti-Ical tidak bisa dihilangkan setelah komentar Pak Tedjo," kata Burhan kepada media di tengah Seminar Evaluasi dan Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015, Kamis (27/11).

Sebelumnya Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Tedjo Edhi meminta aparat kepolisian Bali tidak memberikan izin penyelenggaraan Munas Golkar pada 30 November mendatang. Alasannya, pemerintah tidak ingin mengambil risiko jika terjadi kekisruhan seperti yang terjadi pada Munas sebelumnya yang digelar Ical.

Kata Tedjo akhir tahun menjadi puncak wisata turis ke Bali. Sehingga Menko khawatir negara-negara akan mengeluarkan travel warning ke Indonesia jika Munas Golkar ricuh kembali.

Namun pernyataan Tedjo kemudian diperhalus satu hari setelahnya dengan mempersilakan Golkar kubu Ical mengadakan Munas. Namun sebaiknya tidak di bulan November, melainkan bulan Januari 2015.

Berbarengan dengan Munas Golkar kubu Agung Laksono yang rencananya akan digelar Januari. Isu kuat berhembus bahwa kubu Agung cs didukung kuat oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dalam diskusi yang digelar di Hotel Grand Sahid Jakarta, Burhan menyebut bahwa kekuatan Koalisi Jokowi di parlemen sangat bergantung pada Munas Golkar. Karena jika kubu Agung terpilih, suara yang dimiliki Jokowi di parlemen akan lebih besar.

"Saat ini baru satu partai dari kubu Prabowo (KMP) yang pindah ke kubu Jokowi. Itu pun belum bulat. Maka peluang lainnya agar Jokowi bisa menstabilkan politik di parlemen adalah Golkar melalui Munas," kata Burhan.

Editor: Pebriansyah Ariefana