KBR, Bandung - Jaringan Kerja Antar Umat Beragama di Jawa Barat menilai kebijakan pemerintahan Joko Widodo terkait toleransi beragama mulai membaik.
Ketua Jaringan Kerja Antarumat Beragama Wawan Gunawan mengatakan, salah satunya bisa dilihat dari rencana membolehkan warga mengosongkan kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) jika keyakinannya di luar agama yang resmi diakui pemerintah.
"Itu kan KTP sekarang itu salah kaprah terkait pengosongan kolom agama. Padahal konteksnya bukan pengosongan kolom agama tapi yang menganut agama resmi boleh mengosongkannya, tidak dipaksa. Idealnya sih orang yang menganut agama tidak resmi dicantumkan di KTPnya, misalnya Sunda Wiwitan,” ujarnya kepada KBR di Bandung, Sabtu (29/11)
“Tapi dari pada saya membandingkan jaman orde baru dan jaman reformasi dipaksa kan Yang tidak menganut lima agama resmi harus memilih salah satunya. Dan itu pembunuhan terhadap hak asasi manusia dalam bergama,” tambahnya.
Wawan Gunawan mengatakan kebijakan lain terkait toleransi beragama pemerintahan Jokowi yaitu adanya pernyataan resmi dari Menteri Agama bahwa ajaran Ahmadiyah dianggap tidak menyimpang. Selain itu, penganut ajaran Bahai juga dilindungi negara.
Jaringan ini menilai, meski keseriusan pemerintah Jokowi terhadap toleransi beragama belum bisa diukur, namun tetapi indikasi menuju perubahan sudah mulai terlihat. Hanya saja, Wawan Gunawan mengatakan kebijakan serupa belum tampak di tataran pemerintah daerah, salah satunya di Jawa Barat. Daerah tersebut masih menjadi provinsi terbanyak kasus konflik antar beragama di Indonesia.
Berdasarkan data Jaringan Kerja, kasus terakhir yaitu penutupan rumah ibadah jemaah Gereja Kristen Pasundan di kawasan Bandung Timur karena tidak disetujui warga sekitar.
Editor: Antonius Eko
