KBR, Jakarta- Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan anggaran untuk tiga kartu sakti Jokowi sudah ada dalam APBN. Kata JK, karena sudah ada dalam APBN, payung hukumnya pun jelas, mengingat APBN adalah undang-undang.
“Ada semua anggarannya, BPJS itu anggarannya besar sekali. Dan kita laksanakan itu. Kalau Kartu Indonesia pintar kan dilaksanakan oleh Kementerian pendidikan yang anggarannya juga besar dan resmi,“ kata Jusuf Kalla di gedung MPR.
Pemerintah berencana mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat. Subsidi BBM akan dialihkan untuk program-program yang produktif. Antara lain untuk mendukung peningkatan produktivitas nelayan dan petani seperti subsidi pupuk, benih, infrastruktur irigasi serta bendungan.
Namun pengurangan subsidi yang diikuti oleh kenaikan harga akan berdampak pada naiknya harga bahan pokok dan juga ongkos transportasi.
Karena itu untuk meringankan dampak tersebut, pemerintah memberikan dana kompensasi sebesar Rp. 200.000 per bulan kepada 17,2 juta rumah tangga miskin melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Anggarannya berasal dari dana bantuan sosial yang ada di Kementerian Sosial senilai Rp. 6,4 triliun.
Kartu Indonesia Pintar (KIP) akan diberikan pada 24 juta siswa. Sementara Kartu Indonesia Sehat (KIS) akan diberikan pada 88,1 juta orang.
Editor: Antonius Eko
