KBR, Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) menolak rencana Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu untuk memindahkan posisi Polri di bawah salah satu kementerian. Semisal di bawah Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Ketua IPW Neta S Pane, institusi polri sangat rawan dipolitisasi. Apalagi jika berada di kementerian yang dipimpin oleh menteri yang berasal dari partai politik.
"Kalau di bawah presiden lebih netral dibanding di bawah menteri. Kalau di bawah menteri, kemudian menterinya dari parpol ini akan dipolitisasi ini Polri. Bisa-bisa jadi laskar partai. Jadi pemikiran dari Ryamizard itu menjadi aneh," kata Neta kepada KBR, Minggu (30/11).
Neta menambahkan kepolisian juga tidak tepat jika ditempatkan di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Alasanya, tugas polisi hanya menjaga keamanan, bukan pertahanan negara yang merupakan tugas TNI.
Menurut Neta, reformasi di tubuh polri lebih penting dilakukan, dibanding rencana pemindahan komando. Semisal dengan memilih Kapolri yang baru, yang punya kemampuan untuk membawa Polri dan jajaran bawahnya menjadi polisi yang profesional.
Editor: Pebriansyah Ariefana
