LSM imparsial mendesak Presiden Joko Widodo menetapkan kriteria ketat dalam memilih kepala Badan Intelejen Negara (BIN) yang baru.
Koordinator Peneliti Imparsial Ghofron Mabruri mengatakan, ada beberapa syarat yang harus diterapkan saat memilih pucuk pimpinan di BIN. Yang utama adalah bisa mendorong reformasi di BIN. Selain itu, kepala BIN harus tunduk pada supremasi hukum dan menghormati HAM.
“Kedua, bisa membawa BIN bekerja secara maksimal dalam mencegah ancaman kepada negara dan warganya. Ketiga, sosok itu harus bebas dari kasus. Baik dugaan keterlibatan dalam pelanggaran HAM masa lalu, dan kasus korupsi,” kata Ghofron.
Ada beberapa nama yang dicalonkan menjadi kepala BIN, yaitu bekas wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, bekas wakil Kepala Badan Intelijen Negara As’ad Said Ali, dan bekas Wakil Panglima TNI Fachrul Razi. Nama lain adalah TB. Hasanudin dan Sutiyoso
Bekas Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, mengatakan kesiapannya bila Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Menurut Sutiyoso, bidang intelijen merupakan keahliannya. Sutiyoso mengklaim kerap dikirim untuk mempelajari sektor intelijen.
