KBR, Jakarta- LSM lingkungan Walhi mengatakan perusahaan perkebunan di Riau tidak perlu khawatir dengan rencana tinjau ulang ijin dari Presiden Joko Widodo.
Koordinator Walhi Abetnego Tarigan, mengatakan perusahaan yang mengikuti peraturan tidak akan terganggu dengan proses ini. Pemerintah sudah memiliki data 16 perusahaan nakal dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
"Jangan sampai karena perilaku pengusaha-pengusaha tertentu justru memperburuk citra sektor (perkebunan) yang ada," ujar Abetnego ketika dihubungi KBR, Sabtu (25/11).
"Ini jadi momentum, kelompok pengusaha tidak perlu terlalu khawatir. Yang bermasalah ya harus siap dengan konsekuensi itu. Tentu yang tidak bermasalah juga itu kan banyak," jelas Abetnego lagi.
Koordinator Walhi, Abetnego Tarigan, menilai selama ini penegakkan hukum tidak sampai ke akarnya. Aparat hanya menangkap petani kecil yang membakar lahan, sementara menurut Walhi, perusahaan juga terlibat.
"Penegakkan hukum ini jadi penting untuk menimbulkan efek jera," kata Abetnego. "Orang baik jangan ketakutan karena orang jahat berkeliaran."
Rencana tinjau ulang ijin ini dinyatakan Presiden Joko Widodo saat blusukan ke wilayah kebakaran Riau, Kamis (27/11) lalu. Jokowi sudah memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, untuk mengevaluasi ijin perusahaan yang mengubah gambut menjadi hutan tanaman monokultur atau perkebunan sawit.
Editor: Dimas Rizky
