KBR, Jakarta - Dua koalisi DPR yang sebelumnya berseteru karena disapu bersihnya pimpinan alat kelengkapan dewan oleh Koalisi Prabowo akhirnya menandatangani kesepakatan perdamaian, Senin (17/11).
Penandatanganan yang digelar di Aula Nusantara DPR ini berlangsung dalam suasana yang akrab. Acara diawali dengan makan siang yang disediakan oleh Sekretariat jenderal.
Tanda tangan dilakukan Pramono Anung dan Olly Dondokambey dari Koalisi Jokowi. Sementara dari Koalisi Prabowo oleh Idrus Marham dan Hatta Radjasa. Kesepakatan juga ditandatangani seluruh pimpinan fraksi-fraksi di DPR serta pimpinan DPR.
Ketua DPR Setya Novanto mengatakan setelah perdamaian ini semua pihak harus fokus untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPR dalam suasana kekeluargaan dan kebersamaan tanpa ada koalisi lagi di DPR.
“Kami dari pimpinan mengharapkan agar mulai hari ini kita membangun bangsa ini dalam mekanisme check and balance. Tetap menekankan pentingnya etika hubungan eksekutif dan legislatif yang dilandasi saling menghormati dan menghargai secara proporsional,” kata Setya Novanto.
Isi kesepakatan itu adalah Koalisi Jokowi mendapat 21 posisi wakil ketua di alat kelengkapan dewan. Namun sebelumnya dilakukan revisi UU MD3 terkait jumlah pimpinan alat kelengkapan dewan, serta yang terkait hak komisi DPR di pasal 74 dan 98.
Setelah penandatanganan ini, fraksi yang tergabung dalam Koalisi Jokowi akan menyerahkan nama anggotanya untuk ditempatkan di Badan Legislasi. Di Badan Legislasi, segera akan ditetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Revisi UU MD3 akan masuk dalam Prolegnas yang diprioritaskan. Ditargetkan, revisi UU MD3 ini akan selesai sebelum masa reses DPR yakni 5 Desember 2015.
Setelah rampung revisi, Fraksi di Koalisi Jokowi akan menyetorkan nama anggotanya untuk ditetapkan di semua alat kelengkapan dewan.
Editor: Antonius Eko
