DPD Kembali Paksa Ikut Membahas Revisi UU MD3

KBR, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berharap pembahasan revisi UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau (MD3) tak hanya mengakomodir keinginan DPR saja.

Ketua DPD Irman Gusman mengatakan dalam pembahasan itu harus dibuka ruang berunding yang selebar-lebarnya untuk juga mendengar aspirasi DPD dan pemerintah.

“Memang begitulah keharusannya. Di mana undang-undang memang mengamanatkan bahwa pembahasan harus tripartid. Setelah mereka pelajari dan mereka sadar ternyata betul," kata Irman di Gedung DPR Jakarta, Jumat (28/11).

Sebelumnya, rapat paripurna gagal mengesahkan draf revisi UU MD3 menjadi RUU inisiatif  DPR. Fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Prabowo menilai bahwa Badan Legislasi masih perlu mempertimbangkan untuk melibatkan DPD dalam pembahasan revisi.

Karena itu, pembahasan revisi dikembalikan lagi ke Badan Legislasi DPR. Kelanjutan pembahasan masih akan meunggu rapat konsultasi antara pimpinan Baleg, Pimpinan DPR dan pimpinan DPD. Padahal DPR sendiri menargetkan pembahasan akan selesai sebelum 5 Desember 2014.

Pembahasan revisi sendiri hanya untuk mengubah pasal terkait jumlah pimpinan alata kelengkapan dewan serta pasal terkait hak komisi DPR.

Editor: Pebriansyah Ariefana