KBR68H, Jakarta - Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) baru akan menentukan sikap atas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta sebesar Rp 2,4 juta pekan depan. Presiden KSBSI, Mudhofir mengatakan, organisasinya masih membahas keputusan Gubernur Joko Widodo tersebut. Namun dia menilai, permintaan UMP sebesar Rp 3,7 juta yang dituntut mayoritas buruh tidak bisa diterapkan disemua sektor industri. Dia pun menyayangkan aksi sweeping buruh pada saat aksi mogok kerja kemarin.
“Harusnya ada juga struktur skala upah yang dimasukan ke dalam itu. Orang yang bekerja lebih dari satu tahun harus berbeda dengan orang yang bekerja di bawah satu tahun. Orang yang sudah berkeluarga berbeda dengan orang yang belum berkeluarga, orang yang baru punya anak satu beda dengan orang sudah punya anak 3 misalnya. Terus ada struktur skala umpanya skill, yang skill dan unskill harusnya berbeda. Terus kemudian juga sekarang UMP ini berlaku untuk semua perusahaan besar dan kecil, ini kan tidak adil juga kan," ujarnya saat dihubungi KBR68H.
Mudhofir menambahkan, aksi mogok kerja kemarin tidak efektif untuk menuntut penaikan UMP tahun depan.
Kemarin, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menetapkan UMP tahun depan sebesar Rp 2,4 juta. Besaran UMP tersebut diputuskan melalui Dewan Pengupahan Daerah tanpa perwakilan buruh.
