KBR68H, Jakarta- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai tidak paham kondisi kaum buruh.
Hal itu dibuktikan dengan pernyataan SBY yang menyebutkan masa upah murah buruh sudah berakhir pasca ditetapkannya Upah Minimum Propinsi (UMP) 2013 di sejumlah daerah. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan, bahkan nilai kenaikan UMP tahun ini, sepeerti di Jakarta Rp2,4 juta-an sama sekali tidak mensejahterakan buruh.
"Kalau kita ambil Rp2,4 jutaan itu sebagai ukuran di Jakarta, apa benar buruh bisa hidup? Kita lihat untuk bayar sewa rumah Rp600 ribu per bulan. Bayar ongkos transportasi Rp500 ribu. Untuk makan karena lajang, itu Rp 990 ribu per bulan. Praktis tinggal Rp250 ribu sebulan. Hidup macam bisa diharapkan bisa Rp250 ribu sebulan," ujar Said Iqbal ketika dihubungi KBR68H di Jakarta, Senin (4/11).
Presiden Konferderasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menambahkan, dasar Presiden SBY mengatakan upah murah buruh berakhir, tidak jelas. Sebab dibanding negara lain seperti Filiphina dan Bangkok, UMP di Indonesia termasuk di Jakarta masih lebih rendah. Bahkan UMP sekarang tidak bisa mewujudkan cita-cita buruh untuk memiliki rumah.
Editor: Pebriansyah Ariefana
