Polri Siap Patuhi Keputusan Presiden soal Penyadapan Australia

KBR68H, Jakarta - Kepolisian Indonesia masih mengevaluasi program-program kerjasama dengan Australia untuk segera dihentikan. Ini setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan lembaga/kementerian untuk memutus sejumlah kerjasama dengan Australia menyusul skandal penyadapan.

Saat ini Kepolisian memiliki beberapa kerjasama dengan Kepolisian Australia. Antara lain, kerjasama bidang pelatihan, dan pencegahan penyelundupan manusia. Juru bicara Kepolisian Indonesia, Agus Rianto mengatakan lembaganya siap mematuhi semua Instruksi Presiden terutama yang berkaitan dengan Kepolisian.

“Nanti coba kita lihat bentuk-bentuk kerjasama seperti apa, kan Presiden baru ngomong hari ini. Nah, tentunya, nanti kita akan melihat sampai sejauh mana keterkaitannya dengan Polri, kemudian bentuk-bentuk kerjasamanya apa saja. Nanti, keputusan seperti apa yang diambil itu kan perlu mekanisme dan waktu, ya,” jelas Agus Rianto kepada KBR68H, Rabu (20/11).

Pemerintah Indonesia menghentikan sejumlah kerja sama dengan Australia pascapenyadapan sejumlah petinggi Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, kerja sama seperti pertukaran informasi, latihan militer bersama, dan pertukaran intelejen dihentikan sementara.

Presiden Yudhoyono melayangkan surat resmi untuk meminta Pemerintah Australia memberikan penjelasan resmi terkait penyadapan teleponnya bersama sejumlah petinggi Indonesia lainnya, malam ini.

Editor: Suryawijayanti