Pengusaha Minta Pemerintah Jangan Terburu-buru Putus Hubungan dengan Australia

KBR68H, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta pemerintah tidak terburu-buru menghentikan hubungan perdagangan dengan Australia pasca terkuaknya penyadapan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2010. Menurut Ketua Kadin Surya Bambang Sulistio, sikap reaktif pemerintah akan berdampak buruk dalam kerjasama perdagangan yang akan dirasakan masyarakat. Kata Bambang, hingga kini Kadin belum membahas permasalahan tersebut dengan anggotanya.

"Tapi kita mencoba untuk bertindak yang arif dan tidak emosional lah. Karena tidak akan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Gandum kita beli banyak gandum, lalu kalau tidak salah gula kita impor dari sana. Bisa, cuma, kan tidak semudah itu membalikkan tangan, ya. kan makan waktu. Ya kalau misalnya daging, dari tempat lain bisa tapi kalau lebih mahal kan dampaknya ke konsumen kita. Nanti konsumen kita harus membeli itu dengan harga yang lebih mahal. Hal hal yang seperti itu perlu kita pikirkan lah, kita pertimbangkan," ungkap Bambang dalam Program Sarapan Pagi KBR68H, Rabu (20/11).

Ketua Kadin Surya Bambang Sulistio. Indonesia berencana memutus hubungan bidang ekonomi dengan Australia menyusul tidak ada permintaan maaf dari Perdana Menteri Tonny Abbot soal penyadapan terhadap Presiden SBY. Namun Menteri Perdagangan Gita Wiryawan mengingatkan jika Indonesia masih bergantung pada pasokan daging sapi Australia. Ketergantungan ini akibat produksi sapi lokal tak cukup memenuhi kebutuhan yang terus meningkat 15 persen setiap tahunnya. Tahun depan saja Indonesia membutuhkan 4 juta ekor sapi. Sementara kemampuan produksi sapi lokal diperkirakan hanya mencapai 1 hingga 2 juta ekor.