KBR68H, Warsawa Polandia – Pemerintah menyatakan siap memfasilitasi masyarakat, pemerintah daerah dan pelaku usaha swasta untuk pendanaan aksi mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Fasilitas pembiayaan ini penting, untuk menjalankan program Aksi Nasional untuk Mitigasi Perubahan Iklim ( NAMAs – Nationally Appropriate Mitigation Action) di dalam negeri.
Wakil Direktur untuk Cuaca dan Iklim Bappenas Samsidar Thamrin mengatakan hal ini di Warsawa Polandia (19/11). Menurutnya ada sejumlah sumber pembiayaan yang bisa digunakan untuk aksi mitigasi perubahan iklim.
“Mulai dari anggaran negara (APBN), anggaran pemerintah daerah (APBD), dana sosial perusahaan (CSR) dan juga dana dari pihak donor baik itu lembaga multilateral maupun negara tetangga,” jelas Samsidar Thamrin yang juga Kepala Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF).
Kemampuan masyarkat untuk menanggulangi dampak perubahan iklim kadang terbatas, seperti kemampuan pembiayaan oleh pemerintah daerah. Itu sebab, pemerintah melalui Kementerian terkait akan membantu pembiayaannya. Sementara untuk swasta, karena lekat dengan orientasi bisnis, pemerintah akan memfasilitasinya melalui subsidi bunga untuk penggantian sarana produksi yang ramah dan hemat energi.
Samsidar mencontohkan terkait rencana aksi mitigasi perubahan iklim melalui industri semen.
“Pabrik semen mempunyai kesepakatan dengan Kementerian Perindustrian untuk menurunkan emisi gas rumah kacanya sebanyak 10 persen untuk mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen pada 2020 nanti. Untuk menurunkan target emisinya sebesar itu, kami meminta industri mengganti mesin produksinya untuk mesin yang lebih efisien penggunaan energinya. Tapi untuk mengganti mesin atau alat baru khan mahal, jadi pemerintah bisa memfasilitasi pembiayaannya dalam bentuk subsidi bunga,” tambah Samsidar.
Energi Terbarukan di Pedesaan
Untuk aksi mitigasi nasional, pemerintah memiliki sejumlah proyek percontohan di berbagai Kabupaten/Kota. Misalnya pengembangan energi terbarukan skala kecil untuk kawasan perdesaan. Juga sejumlah proyek penerangan jalan di 10 Kabupaten/Kota, seperti Malang, Pekalongan, Surakarta, Semarang dan lainnya. Untuk proyek ini pula, pemerintah juga akan mengupayakannya di Bandung dan Jakarta.
“Itu karena Jakarta mempunyai kapsitas pendanaan lebih dari cukup, yakni; Rp 200 miliar per tahun untuk lampu penerangan jalan.”
Menurut Samsidar Thamrin, Pemprov DKI Jakarta akan bisa menghemat anggarannya jika mau mengganti semua lampu penerangan jalannya dengan lampu hemat energi atau penerangan dengan sumber listrik energi surya.
Sektor yang agak tertinggal dalam aksi mitigasi adalah urusan pengelolaan limbah dan transportasi. Untuk limbah, ICCTF tengah mengupayakan pembiayaan sebesar 15 juta dollar (Rp 200 miliar lebih) pertahun melalui proyek NAMAs.
Proyek pengelolaan limbah di 5 kabupaten Kota seperti, Malang, Kendari, Jambi serta Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan diputuskan menjadi proyek percontohan mitigasi perubahan iklim. Sektor ini jelas Samsidar memiliki banyak potensi untuk ikut menurunkan efek gas rumah kaca, seperti pengelolaan limbah untuk kebutuhan Pembangkit Listrik berbahan bakar Sampah.
Untuk proyek ini, Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan dana sebesar Rp 600 miliar per tahun untuk membangun fasilitas pengelolaan limbah. Hanya saja, Kementerian PU mengharuskan pemerintah daerah membuat komitmen untuk menyediakan lahan dan biaya pengelolaannya.
Mitigasi Perubahan Iklim di Sektor Transportasi Massal
Sektor lain yang menjadi sorotan serius untuk aksi mitigasi perubahan iklim yakni sektor transportasi massal. Menurut Samsidar, pengembangan sarana transportasi publik di Indonesia serba ketinggalan. Akibatnya, banyak masyarakat yang merasa perlu membeli kendaraan pribadi yang ujungnya menambah volume konsumsi energi fosil di dalam negeri.
Untuk pengembangan sarana transportasi publik, pemerintah mengusulkan proposal pengembangan transportasi publik berkelanjutan di sepuluh kota. Namun dari proposal yang diajukan dengan nama Sustainable Urban Transport Initiative – Nationally Appropriate Mitigation Action (SUTRI-NAMAs) baru tiga kota yang disetujui pembiayaannya, diantaranya; Medan, Batam dan Manado.
“Kalau untuk transportasi sebenarnya kita ingin mengembangkan di sepuluh kota. Tapi untuk itu yang dapat disetujui baru tiga dari empat proposal yang diajukan oleh Kementerian Perhubungan. Dana yang difasilitasi melalu NAMAs itu mencapai 75 juta euro. Dana itu merupakan komitmen pemerintah Jerman sebesar 40 juta Euro, sedang sisanya komitmen pemerintah Inggris sebesar 35 juta euro,” jelas Samsidar Thamrin.
Aksi Nasional untuk Mitigasi Perubahan Iklim lewat fasilitas NAMAs dilaksanakan untuk memenuhi target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen pada 2020 yang telah ditetapkan pemerintah.
Editor: Antonius Eko
