Pakar Hukum Internasinal: Salah Kelola, Marah Publik ke Australia Beralih ke SBY

KBR68H, Jakarta – Pengamat hukum internasional mendesak pemerintah menjelaskan kepada publik tentang isi surat balasan dari Perdana Menteri Australia Tony Abbott terkait kasus penyadapan.

Pakar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, penjelasan inti surat diperlukan karena Presiden SBY sebelumnya menjelaskan secara terbuka isi surat yang ia kirimkan ke Australia. Hikmahanto mengingatkan pemerintah untuk cerdas mengelola isu ini. Jika tidak, dukungan masyarakat soal penyadapan bisa menjadi bumerang bagi pemerintah.

"Saya sangat menyarankan agar Istana memberi indikasi kepada masyarakat apa yang menjadi balasan dari surat Tony Abbott ini. Apakah memang memadai menurut Istana dan masyarakat. Ini kalau tidak hati-hati dikelola akan beralih marah kita, marah publik kepada Australia ke presiden dan ini bahaya sekali,“ ujar Hikamahanto ketika dihubunghi KBR68H, Senin (25/11).

Hingga saat ini pihak Istana Kepresidenan enggan mengungkap isi balasan surat yang dikirim PM Tony Abbott. Surat balasan tersebut sudah diterima sejak Sabtu lalu (23/11). Pihak Istana enggan membeberkan dengan alasan ada etika diplomatik.

Hubungan Indonesia-Australia memanas sejak dua pekan lalu. Ketegangan diplomatik muncul pascaterungkapnya kasus penyadapan yang dilakukan intelejen Australia terhadap telepon Presiden SBY, ibu negara dan sejumlah petinggi negara lainnya. Penyadapan ini dilakukan pada 2009 lalu pada masa pemerintahan Perdan Menteri Kevin Rudd.

Editor: Anto Sidharta