Keluhan SBY Dibalik Carut-Marutnya DPT

KBR68H, Jakarta- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan tidak ada intervensi dalam penentuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 mendatang.

Menurut SBY, pemerintah tidak berniat mengintervensi KPU dan Kemendagri. Hal ini dikatakan SBY dalam pertemuan lembaga tinggi negara, termasuk PU dan Kemendagri hari ini. Pertemuan itu guna memastikan tahapan penyelenggaraan pemilu.

"Muncul pula seperti biasanya kecurigaan, misalnya pemerintah sengaja membuat DPT bermasalah, saya pernah baca di media cetak jangan-jangan ini upaya untuk melanggengkan kekuasaan yang ada," kata SBY di Istana Negara, Rabu (13/11).

Hari ini presiden memanggil Mendagri Gamawan Fauzi dan Ketua KPU Husni Kamil Manik untuk memberikan penjelasan mengenai carut-marutnya DPT pemilu 2014. SBY juga mengundang pimpinan lembaga tinggi negara, salah satunya Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua BPK Hadi Purnomo, dan Ketua MK Hamdan Zoelva.

Kesepakatan KPU dan Kemendagri

Pasca-pertemuan hari ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat untuk membereskan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga 4 Desember mendatang.

Namun, kata Ketua KPU Husni Kamil Manik,waktu penyelesaian itu bisa diperpanjang setelah di evaluasi sebelumnya. Pihaknya, kata Husni juga terus berkoordinasi dengan pihak kemendagri, terutama sosialisasi DPT di daerah.

"Perbaikannya sampai 4 Desember dan akan dilakukan evaluasi pada 4 Des itu. jika sudah memenuhi kualitas yang diinginkan sebagaimanadiatur UU maka semua bisa tuntas tapi apabila belum kita akan paparkan secara terbuka," kata Husni di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (13/11).

Husni Kamil Manik menambahkan pihaknya juga membuka peluang kepada masyarakat baik dari LSM, ormas atau perorangan untuk datang ke KPU, jika ada data penduduk yang belum masuk. Sebelumnya, ada sekira 10 juta lebih data penduduk yang masih dinilai bermasalah. Padahal, KPU sudah menetapkan secara resmi DPT tersebut kepada publik.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Djoko Suyanto meminta KPU dan Mendagri agar secara berkala menjelaskan kepada publik progres DPT, tanpa diminta terlebih dahulu.

"Saran kepada KPU dan Mendagri untuk turun ke lapangan, ke daerah-daerah karena data itu justru datang dari daerah. Di sini kepala daerah bertanggung jawab tentang DPT. Oleh karena KPU dan Kemendagri akan turun ke bawah untuk mensinkronkan data-data supaya tidak ada perbedaan," kata Djoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (13/11).

Editor: Anto Sidharta