KBR68H, Jakarta - LSM anti korupsi ICW meminta pemerintah mengeluarkan moratorium pengucuran dana Bantuan Sosial (Bansos) pada APBN 2014.
Koordinator bidang Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan menilai, belanja Bansos merupakan salah satu bentuk pos APBN yang rawan disalahgunakan, terutama menjelang tahun pemilu.
“Itu sebenarnya menjadi dasar kuat kita untuk sebenarnya untuk moratorium bansos untuk APBN 2014. Walaupun ini sedang berjalan, tapi, pola dan modusnya di tingkat daerah bansos-bansos sudah mulai dipakai untuk modal politik, di tingkat Nasional teman-teman bisa melihat tadi grafik peningkatan yang sangat signifikan,” jelas Abdullah Dahlan di kantor ICW.
ICW menyebut, anggaran bantuan sosial di sejumlah Kementerian melonjak drastis menjelang pemilu 2014 tahun depan. Kenaikan itu terutama terjadi di Kementerian yang Menterinya maju sebagai calon legislatif. Semisal, dana Bansos di Kemenpora, yang pada 2011 dan 2012 tidak dianggarkan, namun pada 2013 dianggarkan sebesar Rp 600 miliar lebih.
Hal serupa juga terjadi di Kementerian Pertanian, dari Rp 5 triliun lebih pada 2012, menjadi Rp 6 triliun lebih pada 2013. ICW menduga, peningkatan ini rentan disalahgunakan, dan dipolitisasi untuk kepentingan politik jelang pemilu.
Editor: Antonius Eko
