KBR68H, Jakarta - Pemerintah Indonesia menghentikan sejumlah kerja sama dengan Australia pasca penyadapan sejumlah petinggi Indonesia.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, kerja sama seperti pertukaran informasi, latihan militer bersama, dan pertukaran intelejen dihentikan sementara. SBY menyebutkan kerja sama dihentikan sampai Pemerintah Australia memberikan penjelasan resmi terkait penyadapan teleponnya bersama sejumlah petinggi Indonesia lainnya.
"Saya juga minta dihentikan koordinasi militer. Lima tahun menghadapi permasalahan bersama, penyelundupan orang yang merepotkan Indonesia dan Australia, ini saya minta dihentikan dulu sampai semuanya jelas.Tidak mungkin kita melanjutkan semuanya itu kalau kita tidak yakin tidak ada penyadapan," ujar SBY di Jakarta, Rabu (20/11).
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menambahkan, hingga saat ini ia masih menunggu pernyataan resmi Pemerintah Australia terkait penyadapan dirinya dan petinggi Indonesia yang lain. Menurutnya Australia harus bertanggung jawab.
Sementara, Duta Besar Indonesia untuk Australia Najib Riphat Kesoema mengklaim, Warga Negara Indonesia WNI di Australia tetap tenang menyikapi kasus penyadapan sejumlah petinggi Indonesia oleh intelejen Australia.
Najib sudah tiba di Istana Presiden di Jakarta guna melaporkan kondisi terkini pasca penyadapan tersebut. Kata dia, hingga saat ini belum ada penyataan resmi Australia pasca penarikannya dari negara itu.
"Warga negara semuanya tenang. Kami akan melaporkannya sekarang ke bapak Presiden (SBY) dulu. Setelah itu baru kami menjelaskannya (ke pers). Ada pernyataan Australia terkait penarikan Dubes dari Australia. Sampai sekarang saya belum lihat, tapi media semuanya sudah menyampaikan," ujar Najib.
Surat kabar The Guardian menerbitkan laporan tentang penyadapan badan intelejen Australia terhadap para pejabat Indonesia. Laporan itu mengungkapkan Australia berhasil menyadap telepon genggam milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Istri Presiden Ani Yudhoyono, Wapres Boediono dan sejumlah menteri termasuk Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Penyadapan dilakukan di tahun 2009.
Editor: Antonius Eko
