Indonesia Bakal Sulit Cari Bukti Penyadapan

KBR68H, Jakarta - Indonesia bakal kesulitan mencari bukti dan data soal dugaan penyadapan yang dilakukan oleh Australia dan Amerika Serikat. Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, setiap negara memiliki hukumnya masing-masing. Karena itu tidak ada satu negara pun atau lembaga internasional yang dapat menyelidiki perihal penyadapan itu. Menurutnya, Indonesia harus berani bertemu langsung dan meminta kejelasan kepada pemerintah Australia dan Amerika Serikat. (Baca: Intelijen: Program Penyadapan Selamatkan Amerika dari Serangan Teroris)

“Masalahnya terbukti atau tidak terbukti ini kan sulit karena tidak ad a lembaga di internasional ini yang bisa membawahi negara-negara, orang bilang Mahkamah Internasional itu bukan seperti pengadilan. Jadi Mahkamah Internasional itu tidak berdiri di atas negara-negara, masalah terbukti atau tidak terbukti tidak bisa dilakukan dalam forum internasional. Ini tergantung bagaimana negara ini bersikap,’ kata Hikmahanto saat dihubungi KBR68H (3/11).

Sebelumnya, Amerika Serikat dikabarkan melakukan penyadapan dan memantau komunikasi elektronik di Asia Tenggara melalui fasilitas mata-mata yang tersebar di setiap kedutaannya. Informasi tersebut dibocorkan bekas pegawai NSA, Edward Snowden. Selain AS, media Australia Sydney Morning Herald melaporkan bahwa Kedutaan Besar Australia di Jakarta diketahui melakukan kegiatan spionase terhadap Indonesia. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Luar Negeri DPR TB Hasanuddin meminta pemerintah memaksimalkan peran Badan Intelijjen Negar (BIN) dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) guna mencari bukti dalam dugaan penyadapan tersebut.

Editor: Nanda Hidayat