ICW: Jelang Pemilu, Dana Bansos Melonjak

KBR68H, Jakarta - Dana Bantuan Sosial (Bansos) di sejumlah kementerian naik drastis menjelang pemilu 2014 mendatang. Kenaikan itu terutama terjadi pada kementerian yang menterinya maju sebagai calon legislatif.

Koordinator Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan mencontohkan, dana bansos di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, yang pada 2012 sebesar Rp 500 miliar lebih, pada tahun ini menjadi Rp 1,2 triliun lebih. Kata dia, peningkatan dana bansos ini rentan dikorupsi.

“Kebijakan anggaran negara dikonsolidasikan untuk dipolitisasi. Ruang Permenkeu ini membuka ruangan, di satu sisi sebagai pedoman teknis pendistribusian dana bansos, tetapi secara politis ini memberikan jaminan legitimasi dan memberikan ruang diskresi yang besar kepada menteri terkait untuk mendesain bahkan mendistribusikan siapa saja yang kelompok yang menerima dana bansos tadi. Nah, ini yang kita katakan, ruang politik diberikan dalam kewenangan anggaran kepada menteri untuk mendistribusikan dana bansos,” ujar Dahlan di kantor ICW, Jakarta, Selasa (12/11).

Abdullah Dahlan menambahkan, politisasi penggunaan dana bansos oleh menteri yang menjadi calon legislatif sangat dimungkinkan terjadi. Pasalnya, banyak program dan kegiatan yang didanai bansos bersifat populis. Semisal, dana bansos untuk rehabilitasi sosial, perlindungan dan pemberdayaan sosial. Ia meminta, BPK mengawasi dengan ketat penggunaannya agar tidak digunakan untuk kepentingan politik.

Editor: Anto Sidharta