KBR68H, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berencana melaporkan sejumlah lembaga dan kementerian yang menyalahgunakan pengelolaan keuangan negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Meski sudah memegang data penyelewengan tersebut, namun anggota BPK Hasan Bisri enggan menyebutkan kementerian lembaga yang merugikan keuangan negara paling besar.
"Saya lupa dimana kementeriannya. Tapi menurut saya itu hampir terjadi di semua kementerian lembaga. Meskipun tingkat penyelewengannya berbeda-beda. Ya sebagian tidak usah kita sebutkanlah, nanti ada yang kurang nyaman. Diantara 56 triliun itu yang betul betul penyimpangan sekitar 10 triliun sekian. Ya tergantung masalahnya kalau memang itu ada unsur kerugian, ya, kita minta supaya dilakukan pengembangan. Tapi kalau itu sudah mengarah ke perbuatan melawan hukum, ya, kita serahkan kepada aparat penegak hukum," kata Hasan yang dihubungi KBR68H, Selasa (12/11).
Sementara itu,Presiden SBY dinilai lemah dalam menekan penyelewengan keuangan negara di kementerian dan lembaga. Ini terlihat dari terus berulangnya penyelewengan keuangan negara setiap tahun.
Direktur Indonesia Budget Center Arif Nur Alam menilai selama ini presiden tidak pernah berkoordinasi dengan para menteri terkait hasil temuan BPK, terutama kementerian dan lembaga yang dipimpin oleh menteri yang berasal dari partai politik.
" Lemahnya atau tidak berjalannya sistem yang berjalan di pemerintahan, baik di dalam pengendalian lembaga dan pemerintahan. Selain itu, lemahnya presiden untuk berkoordinasi dengan menteri berkaitan dengan buruknya pengelolaan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil audit BPK tahun sebelumnya juga belum menjadikan kementerian dan lembaga menggunakan anggaran untuk meningkatkan kerja," Kata Arif Nur Alam dalam program Sarapan Pagi KBR68H.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyimpangan uang negara sebesar hampir Rp 57 triliun sepanjang semester pertama 2013. Temuan itu mencakup hampir 14 ribu kasus kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Editor: Antonius Eko
