Geber BUMN Ancam Duduki Kementerian BUMN

KBR68H,Jakarta - Gerakan Bersama Buruh Badan Usaha Milik Negara (Geber BUMN) mengancam akan menduduki Kementerian BUMN terkait mandeknya rekomendasi Panja Outsourcing DPR. Koordinator Geber BUMN, Ais Sigit mengatakan, belum ada satupun BUMN yang menjalankan hasil rekomendasi Panja Outsourcing DPR hingga hari ini. Kata dia, tak kurang dari 25 ribu buruh BUMN dari berbagai daerah akan bergabung pada aksi 6 november mendatang. (Baca: DPR Akan Panggil Menteri Dahlan Terkait Buruh Alih Daya)

"Sikap daripada Direktur-Direktur BUMN tersebut terhadap rekomendasi sudah termasuk kategori pelecehan terhadap lembaga DPR. Kalau untuk Kementerian BUMN ? Ya kalau untuk Kementerian BUMN kami akan melakukan sikap. Secara persuasif sudah kami berikan surat untuk melaksanakan itu. Kedua kami akan aksi pendudukan pada 6 november," ujar Ais saat dihubungi KBR68H (3/11).

Sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) Outsourcing BUMN Komisi Tenaga Kerja DPR berencana memanggil Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait pelaksanaan penghapusan praktik kerja alih daya (outsourcing) di perusahaan plat merah. Pada 25 November lalu Panja Outsourcing BUMN mengumumkan 12 butir rekomendasi. Diantaranya kewajiban Menteri BUMN Dahlan Iskan menghapus praktik kerja alih daya di perusahaan BUMN seluruh Indonesia dan menjamin kebebasan berserikat buruhnya.


Editor: Nanda Hidayat