Cekal Korupsi Alat Kesehatan Belum Dikeluarkan

KBR68H, Jakarta - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengaku belum menerima surat permohonan pencekalan terhadap Bendahara PT Bali Pacific, Ahmad Farid Asyari. Juru Bicara Dirjen Imigrasi Heryanto mengatakan, hingga Jumat sore, permohonan pencekalan dari KPK belum diterima oleh institusinya. Heryanto berjanji akan memberitahukan kepada media jika permintaan itu sudah diterimanya. (Baca: KPK Buka Penyelidikan Baru Kasus Korupsi di Tangsel)

"Hingga sejauh ini, kami belum menerima permintaan (cekal tersebut-red) dari KPK. Bisa saja memang permohonan itu sudah dikirim, tapi belum sampai. Pastinya kalau suratnya sudah sampai ke kami, akan kami sampaikan. Tapi ini kan kami belum menerima," katanya ketika dihubungi KBR68H melalui sambungan telepon, Sabtu (16/11)

Sebelumnya dilaporkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mencekal Bendahara PT Bali Pacific Pragama, Ahmad Farid Asyari. Pencekalan ini dilakukan terkait dugaan korupsi Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dalam proyek pengadaan Alat Kesehatan di Tangerang Selatan. KPK diketahui juga telah menggeledah PT Bali Pacific. Perusahaan ini diduga dipakai Wawan untuk pelaksanaan pengerjaan proyek-proyek di Banten.

Editor: Nanda Hidayat