Amankan Data Pemilu 2014, KPU Gandeng Perguruan Tinggi

KBR68H, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat mengandalkan petugas internal serta sejumlah perguruan tinggi untuk mengamankan data Pemilu 2014 mendatang.

Ketua KPU Pusat, Husni Kamil Manik mengatakan, hal ini terpaksa dilakukan karena kerjasama pengamanan data Pemilu dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) telah dihentikan. Meski demikian, Husni menjamin kemanan data Pemilu tersebut.

"Dan kami untuk sementara ini masih mengandalkan kemampuan internal. Karena untuk membangun aplikasi itu juga, kita sebenarnya sebagian bekerjasama dengan Perguruan Tinggi. Jadi kami sudah juga meminta kepada perguruan tinggi untuk bisa mengamankan data yang ada," ujar Husni di Jakarta, Kamis (28/11).

Sementara itu, Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) menilai, langkah KPU membatalkan kerjasama pengamanan data pemilu dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) sudah tepat.

Deputi Direktur Perludem, Veri Junaedi menilai, kerjasama itu telah meruntuhkan kepercayaan publik terhadap KPU. Pasalnya, Lemsaneg merupakan lembaga eksekutif yang bertanggungjawab kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Kerjasama nanti justru hasilnya tidak dapat dipercaya, karena dianggap nanti ada permainan di balik itu. Jadi, menjawab polemik yang selama ini muncul saya pikir pembatalan itu sudah tepat. Dan juga KPU sebenarnya sudah punya rencana yang cukup baik untuk pengamanan data melalui publikasi, dan transparansi data pemilihnya,” terang Veri Junaedi kepada KBR68H, Kamis (28/11).

Sebelumnya, banyak yang menentang kerjasama KPU dengan Lemsaneg untuk mengamankan data pemilu 2014. Akhirnya kerjasama itu pun dibatalkan sore tadi.

Kepala Lembaga Sandi Negara, Djoko Setiadi mengatakan pemutusan ini dilakukan bukan karena institusinya tidak mampu menjaga keamanan data pemilu. Namun, lebih untuk mengakhiri polemik pengamanan data yang mencuat dua bulan terakhir ini.

"Kami pada posisi tegas menarik diri untuk tidak terlibat dalam Pemilu 2014. Hal tersebut dengan harapan untuk mengakhiri polemik tersebut dan kontraprodutif untuk kemajuan demokrasi Indonesia. Bahwa polemik tersebut terjadi, bukan karena keraguan akan kemampuan atau kapabilitas Lemsaneg, namun lebih pada keraguan akan netralitas Lemsaneg," ujar Djoko di Jakarta, Kamis (28/11).

Lemsaneg merupakan Lembaga Eksekutif yang bertanggung jawab pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat ini, SBY juga menjabat sebagai ketua Partai Demokrat, salah satu peserta Pemilu 2014.

Editor: Anto Sidharta