KBR68H, Jakarta - Staff Khusus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara AMAN, Rukka Sombolinggi menilai pemerintah tidak peduli dengan nasib masyarakat adat. Pasalnya, Indonesia merekomendasikan penghapusan dua paragraf yang tertera dalam dokumen yang disepakati dalam Konferensi Global Persiapan Masyarakat Adat. Rekomendasi itu disampaikan perwakilan Indonesia di hadapan Konferensi Dunia mengenai Masyarakat Adat di New York, Amerika Serikat.
"Ada informan AMAN di sana New York, bahwa ternyata sikap pemerintah Indonesia tidak terlalu kooperatif. Justru meminta ada dua paragraf, yang terkait dengan dokumen ALTA itu pemerintah Indonesia meminta untuk dihapus dalam pembicaraan itu. Dan itu secara tidak langsung pemerintah Indonesia tidak mengakui proses di ALTA," ujar Rukka saat dihubungi KBR68H.
Sebelumnya, Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengirimkan surat keberatan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena perwakilan Indonesia dalam Konferensi Masyarakat Adat Dunia di New York, Amerika Serikat menyangkal keberadaan masyarakat adat di Indonesia. Di pertemuan tersebut, Indonesia mengusulkan penghapusan dua paragraf dalam Dokumen Hasil Konferensi Global Persiapan Masyarakat Adat untuk WCIP yang berlangsung di Alta, Norwegia. Kedua paragraf tersebut berisi partisipasi aktif dari masyarakat adat Indonesia.
