KBR, Jakarta- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut pembangunan berbasis HAM menjadi prioritas pemerintah kabinet Merah Putih. Kata dia segala kebijakan yang diambil pemerintah mesti berlandaskan nilai-nilai HAM.
"Pembangunan berbasis HAM prioritas dan sangat penting. Mau ingin melakukan kebijakan bidang A, B, C, D, E, F tentu harus berbasis dan berpijak kepada nilai-nilai hak asasi manusia, nilai demokrasi, nilai keadilan, dan nilai perdamaian," kata dia di Istana Negara Jakarta, Senin (21/10/24).
Dirinya memberi sinyal optimistis dengan jabatannya sebagai menteri HAM. Kata Pigai, dirinya tak perlu lagi belajar soal HAM sebab telah berpengalaman termasuk soal birokrasi. Karena dirinya sudah 18 tahun menjadi pegawai negeri.
"Saya tidak perlu belajar HAM. Pagi, siang, sore di rumah atau dimanapun juga saya berpikir tentang HAM dan kerja HAM. Dan saya sendiri pegawai negeri mungkin 18 tahun. Di kementerian lagi. Sistem birokrasi saya tau, HAM kalian tau semua. Mungkin saya termasuk tidak perlu belajar," kata dia.
Baca juga:
- Prabowo-Gibran Didorong Menuntaskan Kasus HAM di 100 Hari Kerja
- Komnas Ingatkan Tantangan Berat Penguatan HAM Era Prabowo
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Indonesia tidak menghadapi persoalan pelanggaran HAM yang berat dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut setiap kejahatan adalah pelanggaran HAM, tapi tidak semua kejahatan adalah pelanggaran HAM yang berat.
Ia menyebut dalam beberapa dekade terakhir ini hampir bisa dikatakan tidak ada kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
