KBR, Jakarta- Kalangan anggota DPR RI meminta Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, menggelar pertemuan dengan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu.
Anggota Komisi III bidang Penegakan Hukum DPR RI dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil mengatakan, pertemuan itu untuk menjawab pernyataan Yusril yang keliru tentang status pelanggaran HAM berat masa lalu.
"Sebaiknya Menko Yusril membuka forum dialog dan mengundang aktivis HAM dan keluarga korban. Untuk menguji apakah pendapatnya itu benar dan akurat atau salah," ujar Nasir kepada KBR, Selasa, (22/10/2024).
Sebelumnya, Yusril mengeklaim tidak ada pelanggaran HAM berat genosida maupun ethnic cleansing yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir.
"Setiap kejahatan itu adalah pelanggaran HAM. Tapi tidak semua kejahatan itu pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM yang berat itu kan genocide, ethnic cleansing, tidak terjadi dalam beberapa dekade terakhir ini. Mungkin terjadi justru pada waktu kolonial," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10/2024).
"Tapi dalam beberapa dekade terakhir ini hampir bisa dikatakan tidak ada kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat," sambungnya.
Besoknya pada Selasa (22/10/24) Menteri Koordinator Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra kemudian mengklarifikasi pernyataannya yang menyebut peristiwa 1998 bukan pelanggaran HAM berat.
Yusril berdalih, jawaban itu dia sampaikan menanggapi ada tidaknya genosida dan pemusnahan etnik atau ethnic cleansing
di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
"Semuanya nanti kami lihat apa yang direkomendasikan sama Komnas HAM kepada pemerintah. Karena kemarin itu tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya apakah terkait dengan masalah genocide ataukah ethnic cleansing. Kalau memang dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu 1998," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).
"Saya cukup paham terhadap Undang-Undang Peradilan HAM, karena memang saya sendiri yang pada waktu itu mengajukan RUU Peradilan HAM itu ke DPR. Dan tentu saya paham hal-hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang diatur di dalam Undang-Undang Peradilan HAM kita sendiri," imbuhnya.
Yusril memastikan, pemerintah akan mengkaji semua rekomendasi tim-tim ad hoc maupun Komnas HAM mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
Dia bilang akan mengkomunikasikan masalah itu dengan Menteri HAM Natalius Pigai.
"Saya akan menelaah dan mempelajari berbagai rekomendasi tentang pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu," ucapnya.
Baca juga:
- Yusril Klarifikasi Pernyataannya Soal Peristiwa 98 Bukan Pelanggaran HAM Berat
