KBR, Jakarta- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai penunjukkan Muhammad Herindra sebagai Kepala BIN sarat kepentingan politik.
Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya menyebut tidak alasan yang kuat bahwa Herindra layak untuk diangkat menjadi Kepala BIN.
Dimas mempertanyakan ada tidaknya kajian mendalam dengan mempertimbangkan integritas atau hanya berdasarkan kepentingan tertentu.
"Kejanggalan pertama adalah berkaitan dengan proses yang cepat ya. Meskipun kita tahu bahwa penentuan kabinet dan juga penentuan personel dalam lembaga negara itu merupakan hak prerogatif presiden,” ujar Dimas kepada KBR, Kamis (17/10/2024).
“Tapi kami merasa ada sesuatu yang sifatnya tergesa-gesa atau terburu-buru, dan tanpa kemudian terdapat suatu proses uji kelayakan yang patut untuk kemudian dapat mengelaborasi bagaimana rekam jejak, dan juga visi misi Herindra dalam konteks menjadi kepala BIN," imbuhnya.
Dimas menduga ada intervensi yang kuat dalam proses pergantian Kepala BIN. Sebab, posisi ini sangat strategis karena mengantongi beberapa rahasia partai politik bahkan negara.
Untuk itu, agar tidak Kontras mendesak adanya lembaga pengawas eksternal terhadap BIN.
"Jadi menurut kami ke depan untuk menjamin bahwa ada kerangka transparansi dan akuntabilitas dari kerja-kerja badan intelijen negara perlu ada satu lembaga pengawas khusus. Yang memang untuk kerja-kerja pengawasan terkait dengan aktivitas intelijen ke semua lembaga intelijen yang ada di Indonesia,"tutur Dimas.
Baca juga:
- Rapat Paripurna DPR Setujui Muhammad Herindra Diangkat Jadi Kepala BIN
Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR Setujui Muhammad Herindra Diangkat Jadi Kepala BIN
Herindra sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.
Ketua DPR Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna sekaligus menanyakan persetujuan pengangkatan Kepala BIN yang baru.
"Sidang Dewan yang kami hormati. Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang Terhormat, apakah laporan Tim DPR RI yang memutuskan bahwa saudara Muhammad Herindra layak sebagai Kepala Badan Intelijen Negara menggantikan saudara Budi Gunawan, dapat disetujui? (Setuju). Terima kasih," ujar Puan selaku pimpinan sidang, Kamis (17/10/2024).
