KBR, Jakarta - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengakui serapan belanja produk dalam negeri (PDN) masih rendah. Hingga September 2024, serapan belanja PDN masih 41,7 persen.
Dia optimistis target belanja PDN Rp1.159 triliun pada 2024 bakal tercapai.
"Namun catatannya pada tahun ini sampai tanggal 16 September 2024, KL dan pemda baru membelanjakan Rp483 triliun untuk PDN. 41,7 persen ya, rendah. Dari total nilai rencana belanja pengadaan yang diumumkan yang targetnya adalah 1.159 triliun. Masih ada waktu untuk mengejar belanja pengadaan PDN untuk tahun ini sesuai target," kata Agus dalam acara Rapat Kerja Tim Nasional Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Jakarta, Selasa (8/10/2024).
Agus meminta pokja timnas P3DN dan tim P3DN dari masing-masing instansi bersinergi untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.
Apalagi sistem peningkatan penggunaan produk dalam negeri juga sudah terbentuk dari mulai perencanaan, pelaksanaan monitoring, evaluasi pengawasan, hingga pemberian penghargaan.
"Karena itu saya mengajak untuk sekali lagi optimalkan sistem ini dan kita tingkatkan realisasi belanja produk dalam negeri kita. Tidak ada lagi alasan untuk tidak menggunakan produk-produk dalam negeri," katanya.
Baca juga:
- Jokowi Minta 95 Persen Anggaran untuk Beli Produk Dalam Negeri
- APBN APBD Dipakai Belanja Produk Impor, Jokowi: Bodoh Sekali!
Minta Tak Impor
Presiden Joko Widodo sebelumnya berkali-kali meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tak banyak belanja produk impor. Sorotan itu salah satunya disampaikan pada acara pembukaan Rakernas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Rabu (10/07/24).
Kepala negara menyoroti rendahnya angka penggunaan produk dalam negeri di pemerintah kabupaten/kota yang hanya mencapai 41 persen.
"Ini yang saya cek ini masih di angka 41 persen penggunaan produk dalam negerinya masih 41 persen untuk kabupaten dan kota. 41 persen masih kecil. Artinya selain itu berarti produk-produk impor. Hati-hati, kita mengumpulkan uang dari penerimaan negara itu sangat sulit sekali," sentil Jokowi.
Jokowi menyebut pemerintah sangat sulit mengumpulkan anggaran. Dia bilang uang negara dikumpulkan sedikit demi sedikit dari pajak, PNBP, royalti, hingga deviden untuk kemudian menjadi penerimaan negara.
Jokowi mengingatkan jangan sampai manfaat anggaran tersebut justru diterima negara lain karena belanja produk impor. Bekas gubernur Jakarta itu mendorong pemerintah menerapkan penggunaan 100 persen produk-produk dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa.
"Ditransfer ke daerah dibelikan produk impor, yang dapat manfaat adalah negara lain. Ini perlu saya ingatkan. Beli produk-produk kita sendiri. Saya ingatkan. Mengumpulkan anggarannya itu sangat sulit sekali. Jadi gunakan 100 persen untuk pengadaan barang dan jasa itu produk-produk dalam negeri," tandasnya.
