KBR, Jakarta - Lembaga kajian ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengawasi pelaksanaan program makan bergizi di daerah.
Ekonom senior Indef Aviliani mengatakan, program andalan Prabowo itu jangan sampai menjadi ladang korupsi baru.
"Nah ini hati-hati juga, jangan-jangan nanti buat korupsi baru dan korupsinya lebih terdistribusi. Karena masing-masing daerah itu akan berkontribusi dalam makan bergizi," kata Aviliani dalam diskusi Indef, Selasa, (22/10/2024).
"Karena saya sudah dengar, sudah mulai ditender harganya Rp15.000 tapi disuruhnya Rp7.500. Ini kan berbahaya. Belum- belum sudah seperti ini. Akhirnya banyak juga yang kayak catering gak sanggup untuk membuat Rp15.000 jadi Rp7.500. Nah ini sudah mulai kelihatan, jadi ini bagaimana nanti pengawasan," imbuhnya.
Aviliani menambahkan, susunan organisasi dalam program makan bergizi juga sekadar di tahapan teknis saja. Sementara, pada pengawasan tidak kelihatan.
"Padahal pengawasan menjadi penting karena makin banyak (anggaran) terdistribusi," katanya.
Aviliani juga mengingatkan menteri-menteri yang terlibat dalam program tersebut lebih berhati-hati dalam mengajukan dan mengelola anggaran.
"Statement menteri-menteri yang baru ini sudah aneh-aneh menurut saya. Nah ini juga harus ada yang mengkoordinir. Jangan sampai masing-masing membuat statement sendiri yang akhirnya membingungkan masyarakat," ujar Aviliani.
Baca juga:
- KKP: Susu Ikan di Makan Bergizi Gratis Bisa Buka Ratusan Ribu Lapangan Kerja
- Gerindra Akui Program Makan Bergizi Rentan Dikorupsi
Pemerintah bakal menggelontorkan anggaran mencapai Rp800 miliar per hari untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program makan bergizi merupakan janji kampanye Prabowo yang akan dimulai pada 2 Januari 2025.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, program makan bergizi akan menyasar 82 juta anak. Dia menyebut program ini akan dilakukan secara bertahap. Dalam APBN 2025, anggaran makan bergizi direncanakan sebesar Rp71 triliun.
