KBR, Jakarta- Komnas Perempuan menyoroti tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.
Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi mengatakan, meski hanya lima perempuan yang menduduki kursi menteri, namun dia berharap kelimanya bisa melahirkan program dan kebijakan yang akan terus menguatkan ekosistem pemenuhan hak perempuan dan korban.
"Dalam aspek kerangka kebijakan inklusif, penguatan infrastruktur berperspektif kepulauan, dan daya perubahan sosial untuk pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Kami juga mengharapkan prioritas diberikan kepada pelindungan pekerja rumah tangga, kemudian perempuan pembela HAM," kata Siti kepada KBR, Senin (21/10/2024).
Siti mengatakan, Komnas Perempuan juga mengharapkan adanya pelaksanaan amanat Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
"Pencegahan konflik sumber daya alam dan agraria, dan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu," imbuhnya.
Siti menambahkan, dalam posisinya sebagai lembaga nasional HAM yang independen, Komnas Perempuan akan terus menguatkan perannya untuk mendorong pelaksanaan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, atas penghormatan pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia.
"Di mana penghapusan kekerasan terhadap perempuan adalah bagian yang integral. Termasuk di dalamnya adalah hak konstitusional untuk kehidupan yang bermartabat, yang bagi korban berarti dapat menikmati hak-haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan, serta jaminan ketidak berulangan," kata Siti.
Baca juga:
- Wamendag Dyah Roro Esti Singgung Keterwakilan Perempuan di Kabinet
- Jabat Wamendagri, Bima Arya Ungkap Perintah Prabowo
Sebelumnya, hanya ada 5 perempuan yang menduduki kursi menteri di Kabinet Merah Putih.
Kelima sosok tersebut antara lain Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, Rini Widiyantini sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Widiyanti Putri sebagai Menteri Pariwisata, dan Arifatul Khoiri Fauzi sebagai Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak.
Sementara di pos wakil menteri, ada 8 perempuan dari 56 wamen. Artinya hanya total sekitar 13 persen gabungan menteri dan wamen perempuan.
Sebagai perbandingan pada masa pemerintahan sebelum Presiden Prabowo, kabinet yang dipimpin Joko Widodo tercatat memiliki menteri perempuan terbanyak yakni sembilan.
Sedangkan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terdapat delapan menteri perempuan.
Padahal saat mengikuti Acara Debat Calon Presiden Februari lalu, Prabowo Subianto pernah mengakui pentingnya kesetaraan gender di bidang politik. Dirinya juga menyatakan akan mendorong peran perempuan di pemerintahan jika terpilih sebagai presiden.
