KBR, Jakarta- Sebagian kalangan akademisi menilai rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk zaken kabinet hanya sekadar slogan.
Guru Besar Ilmu Ekonomi Pembangunan Institut Pertanian Bogor (IPB), Didin S. Damanhuri menyebut, susunan Kabinet Merah Putih yang dibentuk Prabowo kental kepentingan politik. Salah satunya, cawe-cawe presiden terdahulu Joko Widodo.
"Dari review yang ada, tentu saja pengaruh presiden lama yaitu Pak Jokowi ini cukup besar. Jadi endorsement dari Presiden Jokowi telah mengisi setiap, misalnya ada 16 menteri eks Jokowi. Kemudian ada juga sebagai wamen, penasihat khusus, dan sebagainya," ujar Didin dalam diskusi INDEF, Selasa, (22/10/2024).
Didin S. Damanhuri juga menilai susunan kabinet era pemerintahan Prabowo sarat kepentingan bisnis.
"Sangat kencang pengaruh lingkaran bisnis. Jadi, beberapa pos kementerian, wakil menteri yang diduga ini endorsement dari kalangan oligarki bisnis," katanya.
Ada Kalangan Profesional
Kendati demikian, Didin juga mengakui beberapa menteri merupakan kalangan profesional. Namun, menteri profesional cenderung ditempatkan di pos kementerian terkait pembangunan manusia, seperti pendidikan dan agama.
Didin menduga, tekanan internasional juga turut andil dalam pembentukan kabinet Prabowo. Sehingga, kepentingan mereka tetap terakomodasi dalam internal pemerintah.
"Jadi, pengaruh-pengaruh ini yang membuat rencana zaken kabinet menjadi hanya sekadar slogan." ujarnya.
Ratusan Anggota Kabinet
Kemarin, (21/10/2024), Presiden Prabowo Subianto melantik 48 menteri, 56 wakil menteri, serta 5 kepala lembaga. Total, ada 109 orang berada dalam Kabinet Merah Putih era pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyiapkan susunan kabinet menjelang pelantikannya, 20 Oktober 2024. Rencana itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Muzani mengatakan, Prabowo bakal membentuk kabinet yang didominasi kalangan profesional alias zaken kabinet .
"Yang jelas, Pak Prabowo ingin sebuah pemerintahan zaken di kabinetnya," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, (10/9/2024).
Baca juga:
