KBR, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengumumkan, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan predikat 'AA' atau Sangat Memuaskan dalam Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPAN-RB, Erwan Agus Purwanto menyebut, predikat 'AA' tersebut selalu diraih Pemprov DIY selama tujuh tahun berturut-turut.
"Selama tujuh tahun yakni sejak tahun 2018, Pemerintah Provinsi DIY telah memperoleh predikat 'AA'. Dan Alhamdulillah, pada tahun ini Pemerintahan DIY tidak akan sendiri lagi, karena akan ditemani oleh dua pendatang baru, yakni Kabupaten Banyuwangi dan Kota Surabaya," ujar Erwan Agus dalam Penyerahan Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Daerah Tahun 2024, Rabu (2/10/2024).
Erwan juga menyebut Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintah Kota Surabaya kini menduduki predikat 'AA', karena pemanfaatan data yang up to date untuk mendukung pembangunan yang akurat. Serta pemanfaatan teknologi digital dalam pembangunannya.
Erwan menyebut pada 2024 KemenPAN-RB telah melakukan evaluasi SAKIP terhadap 36 pemerintah provinsi dan 505 kabupaten/kota, jumlah itu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
"Peningkatan jumlah itu, menunjukan kesadaran dan komitmen pemerintah daerah untuk melaporkan implementasi SAKIP di daerahnya masing-masing," kata Erwan,
Sedangkan, kata Erwan, masih ada 79 pemerintah kabupaten/kota yang memiliki predikat CC,C, dan D yang memerlukan perhatian pemerintah daerahnya.
Terdapat 7 kategori pemerintah berdasarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggarannya, yaitu AA, A, BB, B, CC, C, dan D.
Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas menyebut, semakin tinggi nilai akuntabilitas kinerja, semakin tinggi pula efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Sehingga berdampak pada ketercapaian target sasaran pembangunan nasional dan penyelesaian isu-isu strategis daerah.
Evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja merupakan tools untuk memetakan (assess) dan membina (assist) instansi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola dan upayanya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Baca juga:
