Bagikan:

Cuti Massal Hakim Dimulai Hari Ini, Pakar: Waspada Penyusup

Tentu mesti ada yang diwaspadai ya, layaknya gerakan masyarakat, seperti biasa selalu ada tantangannya mungkin ada yang menyusup.

NASIONAL

Senin, 07 Okt 2024 08:38 WIB

Author

Shafira Aurel

hakim

Ilustrasi Ruang Persidangan. Foto: ANTARA

KBR, Jakarta - Aksi cuti massal para hakim dimulai hari ini, 7 Oktober 2024. Gerakan itu rencananya dilakukan hingga 11 Oktober mendatang. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah mengingatkan agar gerakan itu tidak disusupi kepentingan lain.

Ia mengatakan semua lapisan masyarakat, termasuk hakim, memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum. Apalagi gerakan ini untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Untuk itu, Herdiansyah mendorong negara hadir dalam menjamin kebebasan berekspresi itu. Ia berharap tidak ada adu domba, kekerasan, hingga kriminalisasi secara brutal terhadap aksi tersebut.

"Tidak boleh ada satu kekuatan manapun termasuk pemerintah bahkan yang menghalang-halangi kebebasan hakim untuk menyampaikan pendapatnya, itu dalam kapasitas kebebasan berpendapat yang memang sudah dijamin dalam undang-undang dasar," ujar Herdiansyah kepada KBR, Minggu (6/10/2024).

"Tentu mesti ada yang diwaspadai ya, layaknya gerakan masyarakat, seperti biasa selalu ada tantangannya mungkin ada yang menyusup. Pesannya kelompok-kelompok hakim yang akan bergerak itu harus tetap menjadi gerakan yang terpimpin, gerakan yang terorganisir. Jadi tidak mudah dipatahkan, tidak mudah diadu domba," sambungnya.

Dia menilai tuntutan para hakim itu cukup wajar, mengingat profesi hakim termasuk yang jarang mendapat kenaikan gaji.

Baca juga:

Sebelumnya, ribuan hakim di Indonesia menyerukan cuti massal dan bahkan turun ke jalan. Hal ini dipicu oleh gaji dan tunjangan yang menurut mereka tidak sesuai.

Sekretaris bidang Advokasi Hakim PP Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Djuyamto mengatakan, aksi ini sebagai bentuk protes hakim atas sikap pemerintah yang belum memprioritaskan kesejahteraan hakim.

"Sebetulnya pimpinan IKAHI maupun MA sudah berupaya memperjuangkan aspirasi hakim soal jaminan kesejahteraan ini, namun belum memperoleh hasil konkret," ucapnya melalui keterangan yang diterima KBR Media, Jumat (27/9/2024).

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 7

Strategi Perempuan Pengemudi Ojol Mengatasi Cuaca Ekstrem (Bag.4)

Arab Saudi Bangun Taman Hiburan Bertema Minyak di Tengah Laut

Menguji Gagasan Pangan Cawapres

Mahfud MD akan Mundur dari Menkopolhukam, Jokowi: Saya Sangat Hargai

Most Popular / Trending