KBR, Jakarta- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) menilai di kalangan masyarakat kini muncul kekhawatiran bahwa pemerintahan Prabowo Subianto memiliki corak pemerintahan militeristik.
Wakil Ketua bidang Advokasi YLBHI, Arif Maulana khawatir kondisi itu menjadi sinyal pemerintah akan mengembalikan dwifungsi TNI dan pemerintahan otoriter seperti saat era Orde Baru.
Berikut wawancara Jurnalis KBR Astri Septiani dengan Wakil Ketua YLBHI, Arif Maulana.
KBR: Beberapa pihak menyoroti pemerintahan Prabowo, kental dengan corak militeristik, karena juga ada acara pembekalan para menteri. Bagaimana pendapat anda. Apakah apa yang menjadi kekhawatiran terkait hal ini?
Arif Maulana YLBHI: "Kalau kemudian ada kekhawatiran bahwa pemerintahan ke depan corak atau warnanya militeristik ya. Saya kira itu hal yang wajar dan memang demikian. Ketika masyarakat melihat terlebih kita tahu bahwa ada pembekalan di Magelang dengan menggunakan satuan militer dan ada kegiatan-kegiatan yang berbau militer di sana saya kira ini kemudian menjadi catatan. Apa sebetulnya yang dikhawatirkan sehingga kemudian pendekatan atau corak pemerintahannya, pemerintahan militeristik? Yang dikhawatirkan adalah kembalinya dwifungsi ABRI atau pemerintahan otoriter di masa orde baru di masa kepemimpinan presiden terpilih hari ini. Itu yang sebetulnya yang dikhawatirkan," kata Arif kepada KBR, Jumat (25/10/24).
Baca juga:
KBR: Apa dampak dari corak militeristik di pemerintahan? Dan mestinya pendekatan seperti apa yang mestinya dilakukan oleh pemerintah di negara demokrasi ini?
Arif Maulana YLBHI: "Pemerintahan yang coraknya militeristik itu kan sebetulnya dekat dengan pemerintahan otoriter di mana pendekatannya itu top-down, kemudian prinsip partisipasi itu dipinggirkan, prinsip transparansi akuntabilitas dalam pengambilan keputusan itu tidak menjadi prioritas. Ini yang tidak boleh terjadi dan jangan sampai pemerintahan ke depan berjalan demikian. Karena negara kita adalah negara hukum negara demokrasi," imbuhnya.
"Kebijakan pemerintahan, pengambilan keputusan pemerintahan itu mesti mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi akuntabilitas dan mestinya berangkat dari bawah dan pendekatannya juga pendekatan kemanusiaan, pendekatan humanis bukan pendekatan militeristik yang coraknya adalah represif, menggunakan pendekatan instruksional, kekerasan. Nah ini yang kita khawatirkan. Dan pemerintah mesti diingatkan supaya itu tidak terulang kembali situasi di rezim orde baru," sambungnya.
Baca juga:
