KBR, Jakarta- Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin berkomitmen mengupayakan adanya pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua. Hal tersebut disampaikan juru bicara Wapres, Masduki Baidlowi kepada KBR, Rabu, 11 Oktober 2023.
Kata dia, rencana tersebut akan dibicarakan dengan pemangku kepentingan di Jakarta. Keberadaan pengadilan HAM adalah salah satu keluh kesah sebagian rakyat Papua. Sesuai rencana, tujuan wapres berkantor di Bumi Cenderawasih adalah mendengarkan semua keluh kesah rakyat Papua.
"Wapres memang sudah mendengarkan. Karena memang wapres datang ke sini (Papua) untuk mendengarkan, aspirasi itu disampaikan bagaimana agar pengadilan HAM itu tidak hanya Sulawesi Selatan tapi juga di Papua. Itu sama wapres dicatat, nanti tentu saja akan dirembuk di Jakarta seperti apa. Dengan Kementerian Kehakiman apakah masuk wilayah eksekutif, atau wilayah yudikatif, itu nanti akan dibicarakan. Intinya wapres mendengarkan," ujar juru bicara Wapres Masduki Baidlowi via telepon kepada KBR, Rabu, (11/10/2023).
Bertemu Aktivis HAM dan Berkantor di Papua
Sebelumnya Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin bertemu dengan para pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) di Jayapura, Papua, Selasa, 10 Oktober 2023.
Dalam pertemuan tersebut tokoh agama dan Pegiat HAM sekaligus Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua, Subhan Hamid Massa, menyampaikan harapannya ke Wakil Presiden Ma'ruf Amin agar ada pengadilan HAM di Papua.
Subhan mengatakan pengadilan HAM dibangun untuk menumbuhkan rasa percaya antara masyarakat dan pemerintah pusat. Dia menyebutkan pengadilan HAM terdekat dari Papua berada di Makassar.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang juga Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) berkantor di Papua selama 5 hari, yakni pada 9-13 Oktober 2023.
Selama di sana, wapres akan melakukan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah dialog dengan tokoh aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua. Sejumlah daerah yang dikunjungi di antaranya ke Jayapura, Wamena, dan Merauke.
Baca juga:
Editor: Sindu
