KBR, Jakarta- Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral dalam menghadapi Pemilu 2024. Hal ini disampaikan Ma'ruf usai meninjau Posyandu Dahlia I, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Jambi, Selasa (31/10).
Ma'ruf mengatakan, soal netralitas ASN juga telah ditegaskan oleh Presiden Jokowi kepada ratusan penjabat kepala daerah, kemarin.
"Jadi netralitas ini sudah kita suarakan di mana-mana, jadi kemudian juga dalam pertemuan dengan calon presiden juga dibicarakan soal netralitas. Nah kita dorong terus ya. Jadi kalau ada yang tidak netral presiden sendiri yang mengatakan PJ itu akan dicopot," kata Ma'ruf usai meninjau Posyandu Dahlia I, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Jambi, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Wapres, Selasa (31/10/2023).
Ma'ruf menambahkan, selain netralitas ASN, penyelenggaraan Pemilu juga harus dilaksanakan secara jujur dan adil, agar tidak terjadi kecurangan yang berdampak pada potensi konflik di masyarakat.
"Tentu saya sebagai wakil presiden saya menyerukan berkali-kali supaya pemilu diselenggarakan dengan cara yang jujur ya, ASN harus netral ya, petugas keamanan juga harus netral," imbuhnya.
Baca juga:
- Ini Pembahasan Tiga Bacapres saat Makan Siang Bersama Presiden
- Pembubaran KASN, Netralitas, dan Honorer
Sebelumnya,
Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada penjabat kepala daerah terkait tahun politik 2024. Ia meminta agar penjabat kepala daerah tak memihak dan memastikan netralitas ASN di tahun politik."Dan juga, saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh, hati-hati, Bapak-Ibu dilihat. Mudah sekali, kelihatan Bapak-Ibu memihak atau ndak. Krik, sudah. Dan juga, pastikan ASN itu netral. Yang terakhir, menjaga kerukunan di tingkat bawah. Segera selesaikan kalau ada percikan-percikan yang berkaitan dengan politik, selesaikan dengan baik," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Senin (30/10/23).
Jokowi juga menegaskan agar para kepala daerah terus memberikan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tanpa melakukan intervensi apapun, serta mempercepat anggaran. Lebih lanjut, Jokowi menyatakan dirinya akan terus mengawasi kerja para penjabat kepala daerah.
Ia meminta jika penjabat mengalami masalah, agar segera di sampaikan ke Mendagri. Jika permasalahannya berat, ia meminta penjabat melaporkan langsung kepada dirinya.
Editor: Rony Sitanggang
