KBR, Jakarta- Pemerintah diminta menyiapkan fasilitas khusus di tempat pemungutan suara (TPS) bagi pemilih yang rentan menularkan Covid-19. Selain itu, pemerintah juga diminta menyediakan fasilitas khusus juga bagi pemilih yang memiliki risiko fatal tertular Covid-19.
Saran itu disampaikan epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman. Menurutnya, persiapan khusus harus dilakukan pemerintah jika tidak ada pilihan untuk menunda pilkada.
"Termasuk ada harus ketentuan misalnya bagaimana untuk orang hamil, bagaimana untuk lansia, bagaimana untuk orang yang ternyata dia punya riwayat kontak (dengan pasien Covid-19). Nah ini yang harus ada prosedur di mana dia nggak bisa ikutan di tempat TPS yang umum tadi. Jadi harus ada kebijakan atau tempat tersendiri yang difasilitasi oleh pemerintah," kata Dicky dalam diskusi daring di kanal Youtube Katadata Indonesia, Kamis (8/10/2020).
Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menambahkan, penyelenggara pilkada juga harus memantau kondisi pemilih yang datang ke TPS. Selain itu, TPS juga harus menyediakan sarana prasarana yang mendukung penerapan protokol kesehatan.
Dari sisi penyelenggara pilkada, Dicky menyarankan agar dilakukan tes Covid-19 secara berkala. Itu dilakukan guna memastikan tidak terjadi penularan dari klaster penyelenggara pilkada.
"Dari sisi perlindungan proteksi, ini akan lebih besar lagi risikonya karena situasi pandemi kita, prevalensi lagi meningkat, sangat meningkat, artinya risikonya besar" tambahnya.
Sebelumnya pemerintah menetapkan pemilihan kepala daerah tetap dilaksanakan. Penetapan ini menuai kontroversi pasalnya dilakukan di tengah pandemi Covid-19.
Editor: Ardhi Rosyadi
(Redaksi KBR mengajak untuk bersama melawan virus covid-19. Selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan dengan 3M, yakni; Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan dengan Sabun.)
