KBR, Jakarta - Dua pekan pasca bentrok antara petani dan petugas PT Pertiwi Lestari di Teluk Jambe, Karawang, alat berat mulai ditarik dari area sengketa. Sebelumnya, rusuh antar-kelompok itu dipicu kedatangan alat berat perusahaan di lokasi lahan sengketa. PT Pertiwi Lestari saat itu hendak melanjutkan proyek pembangunan kawasan industri sedangkan petani bersikeras mempertahankan lahannya.
Ketua Umum Serikat Tani Nasional Ahmad Rifai mengatakan, kabar penarikan alat berat dari lokasi sengketa lahan tersebut diperoleh dari pengurus serikat petani di Teluk Jambe. Namun kata dia, langkah itu bukan berarti konflik lahan antara petani dengan PT Pertiwi Lestari selesai.
"Di lapangan saya dapat kabar, pertama beberapa alat berat PT Pertiwi Lestari sudah ditarik mundur. Itu kabarnya, kabar dari pengurus kita di Teluk Jambe Barat, menarik alat berat belum tentu masalah selesai. Kedua, polisi menambah terus pemanggilannya terhadap warga," jelas Ketua Umum Serikat Tani Nasional Ahmad Rifai kepada KBR, Sabtu (29/10/2016).
Dikonfirmasi secara terpisah, juru bicara PT Pertiwi Lestari Dedi Sudrajat membantah langkah penarikan alat berat. Menurutnya, proyek pembangunan akan tetap berjalan. Dedi pun memastikan, kini proses pemagaran dan pembuatan tembok masih berlangsung. Hanya saja, ia berdalih proses pengerjaan proyek memang tak maksimal lantaran cuaca yang tak mendukung.
"Masih berjalan, tidak benar itu. Tidak ada karena musim hujan saja kurang maksimal kerjanya," kata Dedi.
Baca juga:
- Petani Karawang SIapkan Bukti Gugat PT Pertiwi Lestari
- Sengketa Lahan, Kemensos akan Datangi Karawang
Sementara itu Ketua Umum STN Ahmad Rifai menambahkan, pihaknya bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Bandung tengah melakukan advokasi untuk menangguhkan penahanan belasan petani oleh Polres Karawang.
Selain itu, para petani juga masih menunggu surat jaminan keamanan dari Komnas HAM dan Mabes Polri sebagaimana dijanjikan dua lembaga tersebut.
"Kalaupun ada surat jaminan dari Komnas HAM, kami belum dapat pemberitahuan itu. Setahu kami itu, terakhir koordinasi dengan pihak Komnas HAM kita dibolak-balikkan. Suruh mengecek di pengaduan lah, sehingga kami memandang Komnas HAM itu sebatas administratur saja," jelasnya.
Baca juga: Komnas HAM Minta Polisi Lindungi Petani dan KSP Minta Kapolda Jabar Jamin Keamanan Petani
Editor: Nurika Manan
