Pekan Ini DPR Minta Menteri Luhut Klarifikasi Program Bela Negara

KBR, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memanggil Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan terkait program bela negara pada Jumat pekan ini.

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan DPR akan mengklarifikasi tentang hubungan program tersebut dengan wajib militer.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan ia sempat membicarakannya dengan Luhut dalam rapat membahas tentang penanganan asap.

Namun, menurut Setya, Luhut belum membeberkan tentang anggaran yang akan dialokasikan untuk program tersebut.

"KIta akan dengarkan dahulu dari Pak Luhut, dan kita akan undang Pak Luhut nanti hari Jumat, untuk menyampaikan langsung, yang dimaksud apakah benar ada hal-hal berkaitan dengan wajib militer? Karena itu menyangkut masalah, program, konsep. (Soal anggaran) Saya yakin Pak Luhut belum sampai memikirkan, karena kalau biasanya Pak Luhut sudah punya pemikiran, beliau sudah menyampaikan kemarin," kata Setya di DPR, Selasa (13/10).

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan bakal merekrut 100 juta kader bela negara dalam kurun 10 tahun. Perekrutan ini akan dilakukan melalui program Gerakan Nasional Bela Negara yang dimulai tahun ini di 47 kabupaten kota di Indonesia.

Program Gerakan Nasional Bela Negara akan diresmikan 1 Januari tahun depan.

Editor: Agus Luqman