KBR, Jakarta - Komisi Hak Asasi Manusia meminta reformasi peradilan militer dilanjutkan. Menurut Wakil Ketua Komnas HAM Roichatul Aswidah, reformasi sistem peradilan militer hingga kini belum berjalan. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya kasus pidana umum yang melibatkan militer tidak diadili di peradilan sipil. Bahkan, Komnas HAM menilai tidak ada transparansi dalam peradilan militer.
"Reformasi UU Pengadilan Militer belum berjalan. Padahal Indonesia juga sudah meratifikasi instrumen HAM. Prinsip itu juga bukan hanya peradilan umum tetapi peradilan militer. Selama ini peradilan militer tidak bersifat terbuka. Kalau ada TNI yang terlibat pidana umum bisa diadili di peradilan umum," jelas Wakil Ketua Komnas HAM Roichatul Aswidah.
Wakil Ketua Komnas HAM Roichatul Aswidah menambahkan, Komnas HAM juga memberikan catatan soal peran TNI sering terlibat konflik dengan masyarakat sipil. Untuk itu, dia meminta juga elite politik di sipil dan juga kekuatan tertentu di sipil tidak menarik-narik TNI untuk terlibat dalam ranah sipil.
Editor: Rony Sitanggang
