KBR, Jakarta - Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPR, membenarkan adanya surat edaran larangan pergi ke luar daerah yang ditujukan kepada seluruh anggota fraksi. Junimart Girsang mengatakan, fraksinya di DPR telah memiliki agenda untuk konsolidasi mengenai beberapa isu yang berkembang. Salah satu isunya mengenai revisi Undang-undang KPK. Selain itu, ia juga membantah surat edaran ini ada kaitannya dengan isu perombakan kabinet di pemerintahan Joko Widodo. Ia menyebut, tujuan konsolidasi ini adalah untuk menyamakan pandangan.
"Tujuannya hanya untuk konsolidasi. (Tidak terkait reshuffle?) Tidak lah. (Konsolidasi soal apa?) Kami hanya berkonsolidasi untuk menyamakan pandangan atau informasi. Misalnya isu soal revisi Undang-undang KPK, katanya kan pengusul utamanya PDIP. Padahal bukan begitu. Hal-hal seperti ini yang perlu kita luruskan kepada anggota fraksi," katanya di Gedung DPR.
Ia menambahkan, hal lain yang perlu dibahas dalam konsolidasi itu juga soal kasus Pelindo II.
Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh anggotanya. Surat itu menginstruksikan agar seluruh anggota DPR dari PDIP berada di Jakarta. Fraksi PDIP di DPR tidak mengizinkan anggotanya untuk ke luar kota, meskipun dalam rangka kunjungan kerja DPR.
Surat edaran itu ditandatangani langsung oleh Ketua Fraksi PDIP Olly Dondokambey dan Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto. Dalam poin surat itu, anggota DPR diminta tetap berada di Jakarta hingga akhir Oktober.
Selain hal tersebut, surat itu juga meminta agar para anggota DPR dari PDIP menjadwal ulang rencana kunjungan kerja DPR yang ada. Sehingga pada tanggal 19-30 Oktober tetap berada di Jakarta. Sedangkan bagian terakhir surat itu berisi agar seluruh anggota berkoordinasi kepada pimpinan poksi di setiap komisi.
Editor: Rony Sitanggang
