KBR, Jakarta- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta jaminan keamanan kepada kepolisian terkait rencana aksi mogok ribuan buruh atas penolakan Peraturan Pemerintah tentang pengupahan. Ketua Advokasi Kebijakan Publik DPN Apindo, Anthony Hilman mengatan, jaminan itu diperlukan agar tak ada sweeping dari serikat buruh yang mengganggu jalannya roda usaha. Ia juga meminta, serikat buruh memberi keleluasaan pada anggotanya untuk tetap bekerja dan tidak memaksa buruh untuk mengikuti aksi penolakan tersebut.
"Pemerintah bisa mengantisipasi itu, menjelang pengesahan PP Pengupahan itu, Serikat Pekerja sudah mengancam. Ini bukan hal yang baru penolakan PP Pengupahan ini. Pemerintah kita harap lebih mengantisipasi, kita bangun kepedulian dan kesadaran bersama untuk kepentingan bangsa dan negara," jelas Ketua Advokasi Kebijakan Publik DPN Apindo, Anthony Hilman kepada KBR, Senin (26/10/2015).
Anthony Hilman menambahkan, PP Pengupahan yang baru itu menguntungkan semua pihak, baik bagi buruh maupun dunia usaha. Keuntungan itu berupa kepastian penyesuaian upah tiap tahun. Selain itu, tidak ada lagi tarik ulur antara pengusaha dan serikat pekerja dalam hal menentukan persentase kenaikan upah berdasarkan KHL yang bisa berujung pada demonstrasi.
Editor: Malika
